Jakarta –
Seberapa siap infrastruktur TNI menghadapi gelombang pasang naiknya Laut Cina Selatan (North Natuna)?
Untuk memahami masalah Laut Cina Selatan, kita perlu melihatnya dari perspektif yang berbeda, bukan hanya dari Indonesia. Dikombinasikan dengan sumber daya alamnya, lokasinya yang strategis, seperti komunikasi dan transportasi internasional, Laut Cina Selatan memang menjadi tempat yang sangat penting. Nilai strategis ini tidak hanya berlaku di kawasan tetapi juga di belahan dunia lainnya.
Dengan kemajuan teknologi dan permintaan akan sumber daya alam, konflik dan pengaruh di masa depan akan meningkat. Selain itu, tentu saja, situasi domestik negara-negara tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri di Laut Cina Selatan.
Indonesia tentu bukan bagian dari pengklaim Laut Cina Selatan, tetapi garis sembilan putus-putus di Cina menghubungkannya dengan Laut Utara. Klaim sepihak China ke Mahkamah Arbitrase Internasional Namun, China terus membangun barak di pulau buatan di dekat Filipina.
Nelayan Tiongkok mencuri ikan yang dijaga oleh kapal penjaga pantai atau kapal penangkap ikan Tiongkok di Laut Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah bekerja sama dengan Australia, Jepang, dan Inggris dalam pembuatan kapal di Laut Cina Selatan. Suka atau tidak suka, Indonesia harus mengikuti arus pasang.
Posisi Indonesia sangat kuat UNCLOS 82. Klaim China didasarkan pada peta sembilan garis yang dihapus tanpa melewati Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Demikian pula, klaim China sebagai daerah penangkapan ikan tradisional tidak diakui oleh UNCLOS.
Namun, kita masih memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga, termasuk perbatasan utara dan perbatasan Vietnam. Selain itu, kita harus hidup di Utara dan Laut dan menunjukkan pemanfaatan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, kementerian dan lembaga yang terkait dengan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di Laut Natuna Utara harus bekerja sama untuk mengembangkan program jangka pendek, menengah, dan panjang yang komprehensif.
Sebagai kekuatan pertahanan utama, TNI selalu berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhasil, dibentuklah kesatuan TNI terpadu oleh Natu. STT ini menjadi dasar kegiatan tiga kekuatan di Utara dan Laut. Untuk melakukan operasi tersebut, TNI mengerahkan berbagai alutsista, antara lain kapal perang dan jet tempur. Tentu saja pertahanan tersebut harus terus dimodernisasi agar dapat lebih melindungi negara kesatuan dan kedaulatan NKRI.
Ada kekhawatiran yang berkembang tentang pembentukan Aliansi Indo-Pasifik baru antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Apa yang akan terjadi pada TNI?
Kawasan Indo-Pasifik merupakan lokasi yang strategis karena merupakan sumber daya alam dan pusat perekonomian global. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara-negara besar dan maju merasa sangat tertarik dengan kawasan ini. Pertumbuhan China dan kehadiran militer selanjutnya di Laut China Selatan telah merugikan kepentingan kawasan dan negara maju.
Mempertimbangkan kepentingan strategis kawasan Indo-Pasifik, kesepakatan antara AS, Inggris, dan Australia dapat diprediksi. Tentu saja, ketiga negara menghitung kemajuan dan memutuskan untuk membuat kesepakatan bersama. Penekanan ditempatkan pada kebutuhan kapal selam milik AS dan kapal selam bertenaga di Australia.
Saya sendiri mendapat penjelasan langsung dari Panglima Angkatan Bersenjata Australia mengenai kesepakatan AUKUS. Wakil Komandan Angkatan Bersenjata Australia mengunjungi kami dan menjelaskan hal ini secara rinci sebagai Utusan Khusus untuk Pemerintah Australia.
Menghadapi hal tersebut, Indonesia selalu mendorong dialog dan diplomasi yang baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan internasional secara damai. Setiap krisis atau situasi di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan, hanya akan berdampak pada negara-negara di kawasan dan negara-negara yang bersangkutan. Dalam berbagai forum, baik bilateral maupun multilateral, Indonesia telah berulang kali mengatakan hal tersebut, termasuk para pejabat TNI.
Tentu saja, Indonesia juga waspada dan memantau situasi dengan cermat. TNI mengikuti dan melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(Jat)
Artikel ini telah ditulis ulang, lihat : Sumber artikel
Komentar
Posting Komentar